Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan idealnya pembangunan kereta api (KA) super cepat alias Shinkansen di Indonesia baru bisa terealisasi jika pendapatan per kapita penduduk sudah menyentuh US$ 10 ribu. Saat ini pendapatan per kapita masyarakat masih US$ 4.700.

"Biasanya kalau pendapatan per kapita sudah US$ 10 ribu, umumnya baru bisa (bangun Shinkansen). Supaya enggak sedot anggaran negara," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmoko, saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Selasa (21/7/2015).

Lebih jauh dia menjelaskan, pemerintah China saja terus menyuntikkan atau menggelontorkan anggaran negara untuk moda transportasi kereta cepatnya. Sementara di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk meratakan kesenjangan pembangunan di wilayah timur.

"Anggaran Kemenhub prioritas untuk luar Jawa. Karena kalau digelontorkan untuk proyek ini yang menikmati hanya orang Jakarta-Bandung, dan warga di timur bisa marah," ucapnya.

Hermanto mengaku, harga tiket KA super cepat Jakarta-Bandung berdasarkan hasil studi kelayakan dari Jepang dipatok Rp 200 ribu per orang. Syarat supaya pihak swasta untung, KA Shinkansen harus ditumpangi 100 ribu orang setiap harinya.

"Kalau menurut studi Jepang, jika pengoperasian Shinkansen Jakarta-Bandung pada 2020, maka tarifnya Rp 200 ribu per orang. Orang pasti mau, tapi untung enggak. Jangan sampai rugi terus, minimal balik modal lah," kata dia.